Penataan Kembali Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Gambar dari google dan hanya pemanis

Pengerian Plolitik Bebas Aktif

Bebas artinya tidak mengikuti atau memihak kepada salah satu pihak atau bebas menjalin hubungan dengan mana saja tanpa ada ikatan khusus.

Aktif artinya selalu berusaha mewujudkan perdamaian dunia dan membantu degara yang terjajah agar lepas dari penjajahan.

Politik bebas aktif tidak sama dengan sikap netral sebab netral konotasinya pasif, tidak mau mengambil tindakan secara tegas.

Tujuan

Tujuan politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam buku Drs. M. Hatta yang berjudul Dasar Politik Luar Negeri RI adalah:

• mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjada keselamatan negara
• memperoleh barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat
• perdamaian internasional
• persaudaraan dengan semua bangsa atas dasar menghargai

Upaya Menegakkan Kembali Politik Bebas Aktif

pada masa demokrasi terpimpin (5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966) politik luar negeri bebas aktif dibelokkan condong ke blok Komunis. Pembelokan politik yang condong ke blok Komunis merupakan salah satu contoh penyimpangan pemerintah orde lama. Kebijakan tersebut membawa akibat sebagai berikut.

1. Terbentuknya poros jakarta - Peking
2. Hubungan indonesia dengan negara Barat merenggang
3. Timbulnya politik mercu suar yaitu Presiden Soekarno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan di antara negara NEFO (New emerging Force).
Contoh proyek mercu suar tersebut antara lain:
1. membangun stadion Senayan jakarta,
2. menyelenggarakan Genefo, dan
3. membiayai para duta dari dan ke luar negeri.
4. Konfrontasi dengan Malaysia tanggal 3 Mei 1964
Sebab: berdirinya negara Malaysia buatan Inggris dianggap mengancam Indonesia, oleh karena itu tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumandangkan Dwikora yang isinya:
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. bantu perjuangan rakyat Sabah, Brunai, Serawak, Malaysia untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
5. Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965 karena Malaysia diterima sebagai anggota DK tidak tetap PBB.

Setelah memasuki masa orde baru penyimpangan-penympangan yang terjadi semasa orde lama segera diperbaiki dan diluruskan melalui usaha-usaha seperti berikut.

1. Indonesia kembali aktif di PBB
Setelah orde lama berakhir dan memasuki masa orde baru (11 Maret 1966) Indonesia kembali aktif menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966 sebagai anggota yang ke-60
2. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
Pada masa orde lama Indonesia pernah konfronsi dengan Malaysia (Dwikora 3 Mei 1964) karena negara Malaysia buatan Inggris dianggap ancaman bagi Indonesia.

Pada masa Orba tepatnya tanggal 11 Agustus 1966 Indonesia - Malaysia sepakat menormalisasi hubungan.
Dasar normalisasi hubungan Indonesia - Malaysia adalah Persetujuan bangkok tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966 antara menlu Tun Abdul Razak dari Malaysia dan Melu Adam malik dari Indonesia.
Isi persetujuan bangkok:

1. Rakyat sabah dan Serawak diberi hak untuk kembali kedudukan mereka di Malaysia
2. RI - Malaysia sepakat untuk menormalisasi hubungan.
3. menghentikan tindakan permusuhan

Sematara dengan Singapura, Indonesia telah mengakui pemerintah Singapura dan Singapura juga bersedia untuk berhubungan dengan Indonesia.

Pembentukan ASEAN

• Dasarnya:
Pada tanggal 8 Agustus 1967 lima Menlu negara Asia Tenggara berkumpul di Bangkok. Mereka itu adalah:
1. Adam Malik dari Indonesia,
2. Thanat Khoman dari Thailand,
3. Tun Abdul Rozaq dari malaysia,
4. Narsisco Ramos dari Filipina, dan
5. Rajaratman dari Singapura.
Mereka sepakat untuk menandatangani Deklarasi Bangkok yang kemudia menjadi dasar berdirinya ASEAN.
• Latar belakang

Share this

Mukti Sucipto