Perkembangan Kehidupan Bangsa dan Negara pada Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) Part 1

Gambar Ilustrasi, diambil dari Google

A. Tindak Lanjut Pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, ada beberapa tindakan penting yang dilakukan Presiden Soekarno sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit 5 Juli 1959.

1. Pembentukan MPRS
Melalui Penpre No. 2 Tahun 1959 presiden membentuk lembaga baru MPRS yang diketuai Chaerussaleh. 
Anggota MPRS tersebut diangkat dari:
1. anggota DPR (61 orang)
2. utusan daerah (94 orang)
3. utusan golongan (200 orang)
Mereka yang diangkat menjadi anggota MPRS tentu harus sejalan dan mendukung kebijakan presiden, misalnya:
1. mendukung Dekrit 5 Juli 1959
2. mendukung manifesto politik
3. setia kepada perjuangan RI
2. Pembentukan DPAS
Melalui Penpres No. 3 Tahun 1959 pemerintah membentuk DPAS yang diketuai Roeslan Abdul Gani. Susunan anggota DPAS terdiri atas: 1 orang ketua dan wakil, 12 orang wakil parpol, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. DPAS bertugas untuk menjawab pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Karena pengangkatan DPAS berdasarkan Penpres maka banyak anggota DPAS yang hanya menyepakati keinginan presiden, misalnya: Pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita diusulkan kepada DPAS agar dijadikan GBHN
3. Pembentukan DPRGR
   Setelah DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden, tindakan presiden selanjutnya adalah membentuk DPRGR melalui Penpres No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960. Pengangkatan anggota DPRGR tidak berdasarkan komposisi kekuatan parpol yang ada, tetapi berdasarkan penetapan presiden yang dimungkinkan bisa diajak kerjasama dan gotong-royong.
   Yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini ialah PKI karena wakil PKI menjadi besar. Sementara golongan Islam menjadi berkurang wakilnya.
   DPRGR dilantik tanggal 25 Juli 1960 oleh Presiden Soekarno. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut.
1. Melaksanakan demokrasi terpimpin
2. Melaksanakan amanat penderitaan rakyat
3. Melaksanakan manifesto politik
4. Pembentukan Front Nasional
Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959 pemerintah membentuk Front Nasional yang tugasnya:
1. menyelesaikan revolusi nasional
2. melaksanakan pembangunan
3. mengembalikan Irian barat
Keanggotaan Front Nasional diangkat berdasarkan Ketetapan Presiden. Oleh karena itu, PKI dapat mendominasi Front Nasional. Pembentukan Front Nasional tersebut merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945
5. Pembentukan Depernas
Maksud dibentuknya Depernas ialah untuk merancang pembangunan nasional. Depernas beranggotakan 50 orang dan diketuai M. Yamin. Tugas Depernas adalah sebagai berikut
1. Menyusun rencana pembangunan
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan
3. Menilai hasil kerja mandataris MPRS
Pada tahun 1963 Depernas diubah namanya menjadi Bappenas.

B. Gerakan Non-Blok

1. Pengertian
Gerakan Non-Blok adalah gerakan negara-negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai atau kepada salah satu blok baik Barat maupun Timur
2. Latar Belakang dan Pelopor Pendiri GNB
Sebab yang mendorong berdirinya GNB ialah konflik Blok Barat dan Blok Timur yang memungcak ketika terjadi Krisis Cuba.
Pada waktu itu Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali besar-besaran di Cuba yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat.
Negara-negara berkembang tersebut dipelopori oleh:

a.	Indonesia	:	Presiden Soekarno
b.	Yugoslavia	:	Yoseph Bros Tito
c.	India	:	Jawaharlal Nehru
d.	Mesir	:	Gamal Abdul Nasser
e.	Ghana	:	N. Krumah

Mengadakan KTT di Beograd tanggal 1-6 September 1961. Hasilnya ialah berupa Piagam Beograd  yang isinya sebagai berikut:
1. Menyerukan Amerika Serikat dan uni Soviet agar damai
2. menyerukan Blok Barat dan Blok Timur agar menghentikan perang dingin
3. Tujuan
Tujuan GNB adalah sebagai berikut
1. ke luar : menciptakan perdamaian dunia
2. ke dalam : menggalang kerja sama ekonomi sosial budaya para anggota yang dirasa masih ketinggian
4. Prinsip GNB
1. GNB tidak memihak kepada salah satu blok
2. GNB bukanlah blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang bertikai
3. GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang tidak pasif
4. GNB menyokong perjuangan:
1. dekolonisasi
2. melawan imperialisme
3. melawan kolonialisme
4. melawan neo kolonialisme
5. melawan rasialisme
6. melawan apartheid dan zionisme
5. KTT GNB
KTT GNB diselenggarakan tiap 3 tahun sekali. KTT merupakan pertemuan puncak kepala-kepala negara anggota GNB

No.	Ke-	Tanggal	Tempat	hasil
1.	I	1-6 September	Beograd, Yugoslavia	-Piagam Beograd
2.	II	5-10 Oktober 1964	Kairo, Mesir	- Demokratisasi dalam hubungan internasional - Meningkatkan kerja sama ekonomi antaranggota
3.	III	8-10 September 1970	Lusaka, Zambia	- Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para anggota - Menghapus segala bentuk penjajahan diatas dunia
4.	IV	5-9 September 1973	Algier, Aljazair	- Kerjasama ekonomi dunia ketiga - Masalah krisis Timur Tengah - Apartheid di Afrika Selatan
5.	V	16-19 September 1976	Colombo, Srilanka	- Masalah bahaya nuklir - Memperkokoh persatuan - Memajukan negara berkembang
6.	VI	3-9 September 1979	Havana, Cuba	- Masalah bantuan ekonomi bagi anggota GNB - Peran PBB dalam tata ekonomi dunia baru
7.	VII	7-12 Maret 1983	New Delhi, India	- Menghentikan penggunaan senjata Nuklir - Zone bebas nuklir diperluas
8.	VIII	1-6 September 1986	Harare, Zimbabwe	- Menyerukan penghentian perlombaan senjata nuklir (AS-US) - Mendukung sanksi politik apartheid di Afrika Selatan - Mengutuk infasi AS ke Libya
9.	IX	1-6 September 1989	Beograd, Yugoslavia	- Masalah perang Teluk - Dialog Selatan-Selatan
10.	X	1-6 September 1992	Jakarta, Indonesia	- Dialog Utara-Selatan - Kerja sama ekonomi Utara-Selatan
11.	XI	16-22 Oktober 1995	Kartagena, Colombia	- Restruktur PBB - Keanggotaan PBB - Masalah isu global - Relevansi GNB pasca perang dingin
12.	XII	1-6 September 1998	Durban, Afrika Selatan	- Demokrastisasi dalam hubungan internasional
13.	XIII	Februari 2003	Kuala Lumpur, Malaysia

6. Relevansi GNB Pascaperang Dingin
Walaupun perang dingin sudah berakhir, peranan GNB tetap diperlukan bagi negara-negara berkembang, misalnya:

1. sebgai alat perjuangan menghadapi isu global seperti isu HAM dan lingkungan hidup
2. sebagai alat penekan bagi negara berkembang terhadap nagara maju
3. sebagai alat menggalang kerja sama ekonomi, sosial dan budaya negara-negara anggota

B. Penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945
Masa demokrasi terpimpin disebut juga Orde Lama (5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966). Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, antara lain sebagai berikut:

1. Anggota MPRS diangkat berdasarkan ketetapan presiden, mestinya lewat pemilu
2. Ketua MPRS merangkap Waperdam III
3. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden karena menolak RAPBN yang diajukan presiden
4. Pidato presiden 17 Agustus 1959 dijadikan GBHN
5. Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup dalam sidang umum II MPRS/1963
6. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 seperti:
   1. MPRS
   2. Front Nasional, dan
   3. DPRGR
7. Membelokkan politik luar negeri bebas aktif condong ke blok komunis

Capek ngetiknya. :(

Bersambung...

Share this

Suci Nancy